Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa adanya pandemi virus Corona (Covid-19) secara global, membawa kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi Indonesia. Meski belum lama ini Pemerintah telah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal Jilid I dan Jilid III, Anis menilai bahwa stimulus tersebut tidak mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah proses social distancing dan work from home yang tengah berjalan.

“Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Faktanya, stimulus kebijakan fiskal baik jilid pertama dan kedua tidak mampu mendorong daya beli masyarakat. Padahal Pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik, disaat investasi menurun,” tulis Anis, kepada Parlementaria melalui pesan singkatnya, Rabu (25/3/2020).

Menanggapi rencana Pemerintah melalui Menteri Keuangan yang akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menyatakan sepakat. “Salah satu cara efektif dalam meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit adalah memberikan BLT untuk mendorong konsumsi masyarakat," ungkap Anis.

Anis menyarankan agar Pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas Pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp 43 triliun. "Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT," tegas legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I ini. 

Tidak hanya berupa bantuan secara tunai, Anis juga mendorong Pemerintah agar bisa memberikan bantuan lain selain memberikan BLT. "Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan non-tunai. Jumlah beras yang dapat diperoleh masyarakat juga bisa ditambah,” jelasnya.

Anis juga mengatakan bahwa untuk menaikkan daya beli masyarakat, di samping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama beberapa bulan.

Belum lama ini, Pemerintah memutuskan memberikan subsidi pada bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga KUR saat ini telah turun dari 22 persen menjadi 12 persen. Namun, faktanya tidak ada daya beli masyarakat. "Itulah sebabnya pembebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan," imbuhnya.

Secara khusus, Anis menekankan bahwa dalam situasi darurat menghadapi pandemi Covid-19 perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker menjadi langka di lapangan.  Tidak hanya itu, Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-baranģ tersebut dengan mudah dan murah.

Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.  Lebih lanjut, Anis berpendapat akan sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi alat pelindung diri (APD) bagi parà dokter dan tenaga kesehatan. "Pengadaan APD ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai Rumah Sakit meminta donasi kepada masyarakat, artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya," pungkasnya. (alw/sf)